Penerimaan Bea Masuk dan Cukai sampai Bulan Maret 2022 sebesar Rp. 86.017.141.950,00 (tercapai 23,95% dari total target 2022)

10.29 A+ A- Print Email
Peraturan
Deskripsi
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indnesia Nomor 115/PMK.07/2013Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-28/BC/2009Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Cukai
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-31/BC/2010Tata Cara Perdagangan dan Kemasan Penjualan Eceran Barang Kena Cukai Berupa Hasil Tembakau
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-36/BC/2010Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-28/BC/2009 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Bidang Cukai
Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.04/2008Keberatan di Bidang Cukai
Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK.04/2008Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembetulan Atas Surat Tagihan atau Surat Keputusan Keberatan dan Pengurangan atau Penghapusan Atas Sanksi Administrasi Berupa Denda
Peraturan Menteri Keuangan No. 136/PMK.04/2010Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara
Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.07/2009Dasar Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.07/2009Perubahan PMK-84/PMK.07/2008
Peraturan Menteri Keuangan No. 235/PMK.04/2009Mutasi Barang Kena Cukai
Peraturan Menteri Keuangan No. 236/PMK.04/2009Perdagangan Barang Kena Cukai
Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.04/2009
Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Penegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dan Bentuk Surat Perintah Penindakan
Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.07/2008Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.07/2008Penggunaan DBHCHT n Sanksi Penyalahgunaan Alokasi DBHCHT
Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.04/2008Audit Cukai
Peraturan Pemerintah No. 49/2009Penindakan di Bidang Cukai
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No. SE-39/BC/2010Pencantuman Kadar Tar dan Nikotin, Nama dan Lokasi Pabrik atau Importir dan Larangan Penjualan Hasil Tembakau Berhadiah
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-02/BC/2017Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-09/BC/2017Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-02/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-30/BC/2018Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-02/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman
Peraturan menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011Gudang Berikat
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. P-50/BC/2011Gudang Berikat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018Kawasan Berikat
Peraturan DIrektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-19/BC/2018Tata Laksana Kawasan Berikat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016Penatausahaan Barang Milik Negara


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014  Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017Impor Sementara
Peraturan Menteri keuangan Nomor 203/PMK.04/2017

Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017

Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017Tentang Tatacara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.04/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/PMK.04/2017Tentang Tatacara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 77 tahun 2017Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2016Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2016Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.04/2015Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 133/PMK.04/2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.04/2016 
Ketentuan Impor Barang Kiriman

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.04/2018 Perubahan atas Peraturan kementerian Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.04/2017Toko Bebas Bea
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-01/BC/2018Toko Bebas Bea
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/PERMEN-KP/2016 Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2017 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.010/2019 Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lataian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Khazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand
Peraturan Menteri Keuangan Repiblik Indonesia Nomor 24/PMK.010/2019Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk H Section dan I Section dari Negara Republik Rakyat Tiongkok
PERMENPERIN NOMOR 64/M-IND/PER/7/2014Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri rokok
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2019Ketentuan Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil (CPO) dan Produk Turunannya

Peraturan DIrektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-09/BC/2019Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/ PMK.04/2018 Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 161/ PMK.04/2018 Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar Atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Laing dengan Tujuan untuk Diekspor
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.04/2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/ PMK.04/2017 Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)